PAJAK WARTEG

 

Ramai orang membicarakan, bahkan sudah ada yang memprotes duluan mengenai rencana penetapan pajak terhadap warung Tegal atau Warteg sebesar 10 persen.
Baik pemilik Warteg, pelanggan Warteg dan bahkan sejumlah anggota Dewan pun ikut angkat bicara dan memprotes wacana pajak ini.

Sebenarnya, apa itu “pajak Warteg” 10 persen? Apakah pajak ini termasuk pajak baru yang akan diterapkan?

“Pajak Warteg” sebenarnya bukanlah hal baru. Pajak ini sudah ada sejak 2003 lalu. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Untuk pajak restoran di dalamnya menyebutkan warung, dalam hal ini yaitu semua yang menyediakan jasa makanan dan minuman.

Pada Pasal 23 UU Nomor 28 tahun 2009 berbunyi, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Oleh karena itu, Warteg, si penyedia segala makanan dan minuman itu pun masuk dalam kategori ini.

“Sebenarnya dasar pengenaan pajak untuk warung kecil dalam pajak restoran sudah berlaku sejak 2003. Kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan dengan menyebut warung, kafetaria, dan semua yang menyediakan jasa makanan dan minuman, wajib kena pajak,” papar Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana kepada okezone, belum lama ini.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Iwan Setiawandi enggan menggunakan istilah “pajak Warteg”. Sebab menurutnya, pajak ini merupakan pajak restoran yang semua klasifikasi atau pengelompokannya telah disebutkan diawal.

Pajak ini tidak berbeda dengan pajak-pajak yang lazim dipungut terhadap tempat-tempat lain. “Ada juga pajak-pajak lainnya seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama, juga termasuk pajak tempat hiburan,” kata Iwan kepada okezone, diwawancara secara terpisah.

Namun, untuk pungutan pajak tersebut, bervariasi yakni berkisar antara 10-15 persen.
Dengan demikian, diharapkan tidak ada warga negara yang luput dari membayar pajak. Terlebih selama dia melakukan aktivitas bisnis atau usaha di Ibu Kota Jakarta, maka secara otomatis akan dikenakan pajak.

Melihat tanggapan Iwan di atas, sepertinya hanya mempersoalkan penggunaan istilah saja. Sementara bagi masyarakat, apapun istilah yang digunakan, yang jelas sudah ‘tertanam’ di benak mereka bahwa Warteg terancam wajib pajak 10 persen. Dan hal ini jelas langsung menuai protes.

Warteg yang dianggap sebagai ‘tumpuan’ wong cilik bisa terancam kehilangan ciri khasnya, dalam hal ini murah meriah. Sebab, dengan adanya penetapan pajak yang dulu tidak pernah ada praktis menstimulasi harga makanan di Warteg naik. Ini jelas merugikan.

damapak nya:

Pajak Warteg. Kedengarannya simple sich, Cuma pajak untuk wateg tapi akibatnya? contoh:
Di jakarta, terdapat lebih dari 300-an warteg, dan tiap warteg rata-rata memperkerjakan lebih dari 3 orang. Otomatis biasanya 1 warteg  untuk hidup 1 keluarga, nah lho… dan pelanggan warteg pun banyak banget. Mulai dari kaum mahasiswa, rakyat kecil, hingga kaum menengah keatas yang kepingin berhemat. Mengapa warteg? Warteg memang franchise dari tegal, bedanya dengan yang lain coy, warteg dibangun dengan sistem kekeluargaan dan berasaskan satu hal : murah. Beda dengan yang lain, dimana-mana warteg adalah makanan termurah. Dan kalau sudah dekat, pelanggan bisa ngutang sesukanya, untuk pemilihan nasi dan lauk. Pelanggan bebas mengambil nasi sekenyangnya(prasmanan gitu). Dan msih banyak lagi kelebihan warteg. Jika pajak 10 % (pajak yang standard untuk bidang jasa) diterapkan, maka banyak dampak buruk yang akan terjadi, misalnya: naiknya inflasi, bertambahnya rakyat miskin, dan bertambahnya pengangguran. Mengapa? Mari kita bahas satu-satu. Naiknya inflasi, naiknya warteg akan berdampak sistematik pada berbagai sektor perekonomian, karena warteg menyediakan hal yang sangat diperlukan manusia: makanan. Jika makanan naik, maka tak ayal transportasi akan naik, bahan pangan akan naik, dan sandang juga. Beberapa analis memperkirakan bahwa inflasi akan bertambah hingga 1,5 % dengan asumsi warteg dan semua warung kecil lainnya kena pajak 10 %. Kedua, bertambahnya kemiskinan.  Rata-rata bahkan sebagian besar pelanggan warteg adalah rakyak golongan menengah kebawah. Mungkin adanya pajak pasti akan menambah naiknya harga makanan pada warteg, bila pelanggan tak mengimbangi dengan naiknya penghasilan mereka/ konstan, maka mereka akan bertambah miskin dan miskin. Ketiga, bertambahnya penggangguran, dampak lain dari pajak warteg adalah hal ini. Hal ini bisa saja terjadi, karena untuk meningkatkan keuntungan yang kian menurun akibat pajak (kalau harga makanan tak dinaikkan), maka otomatis penggurangan tenaga kerja akan terjadi, hal ini wajar dan sering dilakukan biasanya.
solusi:
menurunkan gaji pegai pajak
memperketet pengawasan dalam menentukan wajib pajak
di perlukan nya kesadaran dalam setiap anggota pegawi pajak
bertindak yang jujur dan adil dalam menentukan pajak
mementingkan masyarakat dalam menentukan pajak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s